Whats Happening In Bulukumba?

Foto : Andi Juliandrie Abham ( Rakyat Bulukumba )

Skalasulsel.com- Di tahun 2020 ini, rasanya memiliki tiga bulan saja, Januari februari dan Maret. Selebihnya hari dan bulan yang dilalui dengan aktivitas yang tidak seperti biasanya. Yah, itu tidak terlepas dari akibat kehadiran si makhluk kecil tak terlihat.  Covid-19 itulah sebutan untuk makhluk yang berhasil berjaya dan hampir seluruh aspek kehidupan terhenti sejenak. Covid-19 sendiri pertama kali muncul  di Kota Wuhan Cina pada akhir tahun 2019 dan menyebar hampir di seluruh pelosok dunia salah satunya di Indonesia. Hingga saat ini, meski telah kembali pulih sedikit demi sedikit segala aspek tapi masih saja kurang lengkap untuk dikatakan #kembalinormal ataupun #newnormal, dimana karena virus ini, olahraga, pendidikan dan akivitas lainnya masih dihantui bayang – bayang makhluk kecil ini yang menurut beberapa media ternama sangatlah mematikan hingga menciptakan anxiety yang luar biasa yang membuat mayoritas manusia tidak berdaya karenanya.

Di Indonesia sendiri, kehidupan dari berbagai aspek perlahan mulai pulih tapi TIDAK untuk di bidang pendidikan khususnya dan olahraga. Tentunya ini sangat menarik terlebih pesta demokrasi juga dilaksanakan tahun ini meski pandemic dari Covid-19  belum berakhir. Keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan pesta demokrasi di tahun ini mengundang berbagai perspektif, sebagaimana narasi media perihal Covid-19 sangat sexiest, jangankan perihal gejala dan jumlah korban, penyebaran virus ini sangatlah mengerikan jika dilihat dari narasi beberapa media. Terlepas dari itu, sepanjang September hingga Oktober tahun ini terjadi sebuah gerakan berskala nasional untuk menolak undang – UndangCipta Kerja ( UU CIPTAKER ) atau yang acapkali disebut dengan Omnibus Law. Melihat gejolak demonstrasi di berbagai daerah yang berlangsung hingga saat ini menimbulkan banyak pertanyaan, tidak perlu identifikasi berlebih, tidak perlu analisa yang tajam, bahkan tidak perlu penelitian si jas putih, cukup  mengaktifkan “dengkul” yang sehat, duduk di depan halaman rumah sambil menyeruput kopi arabica kahayya lalu berkata “Where You Go Covid-19?”.

Sejak tanggal 24 September kemarin, Kapolri mengeluarkan kebijakan yang disebut Maklumat Kapolri yang dalilnya dilarang berbuat dan melaksanakan kegiatan dan sejenisnya serta beberapa hukuman pidana yang berani melakukan. Dilihat dari poin kebijakan tersebut, tentunya sangat baik demi peradaban yang lebih baik lagi, merancang strategi untuk meminimalisir korban terkait kluster baru Covid-19 sebelum dilaksanakannya pesta demokrasi. Sebagai rakyat Indonesia yang dimana katanya adalah sebuah negara yang demokratik, tentunya memiliki hak berpendapat terkait kebijakan tersebut, dimana penerapan kebijakan itu di salah satu wilayah yaitu Kota Panrita Lopi atau kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah yang dikenal dengan perahu pinisi serta kota sejuta pantai, Bulukumba sendiri telah menetapkan dan menerapkan kebijakan tersebut sejak 24 september sesuai dengan tanggal keluarnya Maklumat  di pusat. Lagi dan lagi, tentunya ini adalah langkah yang sangat baik. Banyak rakyat yang menaati kebijakan itu tetapi seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut mengundang banyak pro dan kontra.

Selain pesta demokrasi yang tetap diselenggarakan, banyak aspek yang membuat kebijakan ini sarat akan penyimpangan. Sebelum  melangkah terlalu jauh perihal beberapa aspek itu, mari merawat wawasan terkait konteks “kerumunan” , dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kerumunan memiliki makna kumpulan orang dan sebagainya yang tidak teratur dan bersifat sementara; Melihat itu, tentunya yang menjadi sumbu atau akar kerumunan tidak hanya berasal dari kegiatan di aspek pendidikan dan olahraga tentunya. Acara pernikahan pun sangat memicu terjadi sebuah kerumunan, jika benar asas kesehatan dan peradaban yang lebih baik dijadikan dasar menerbitkan maklumat dilarang berkerumunan dan sejenisnya, seharusnya pemerintah wajib tegas dalam penerapannya.

Sebuah pemikiran yang terpolarisasi dalam benak ketika dua aspek tersebut dilarang tetapi acara pernikahan tetap diselenggarakan, sangat lucu jika kita ingin mempertimbangkan hal demikian. Terlepas dari pernikahan, jari – jemari ini gatal ingin menuliskan sebuah kalimat terkait dengan anomali kebijakan ini, terlebih di Kota Bulukumba sendiri, jika benar dalilnya kesehatan, lalu mengapa objek wisata tetap masih dibuka? Menolak lupa pendapatan asli daerah di bulan kemarin mencapai 30 Juta. Inikah yang dikatakan dilarang berkerumun? Jika dilarang berkerumun dengan dalil kesehatan, apakah wisatawan yang datang tidak memicu penyebaran virus? Atau penyebaran virus hanya ada di kerumunan olahraga dan pendidikan? Berbagai pertanyaan silih berganti perihal ini dan tidak ada jawaban yang mendasar yang pernah dibalaskan. Tentunya ini sangat aneh, coronavirus yang digadang – gadang akan mengerikan setelah pesta demokrasi dilaksanakan sepertinya telah kalah diawal dengan analisa terkait kejanggalan diatas, belum lagi jika dibenturkan dengan pembangkangan sipil berskala besar di jalanan yang hampir seluruh kota di Indonesia melakukannya.

Tidak ada media yang mengatakan kenaikan kasus positif covid-19 sangat tinggi setelah penolakan omnibus law terjadi beberapa minggu belakangan. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan, salah satunya terkait izin melakukan kampanye,  dimana ketika kampanye diperbolehkan asal tidak lebih dari 50 orang, sebuah lelucon yang sangat receh di era yang sekarang ini, sangat mustahil jika hanya 50 orang yang menghadiri.  Jikalau memang 50 orang saja, bukankah itu sudah dapat dikatakan kerumunan? Atau hanya aktivitas yang menambah wawasan layaknya pendidikan dan meningkatkan imunitas tubuh seperti olahraga yang disebut kerumunan..  Sebagai RAKYAT, tentunya memiliki hak dalam menyuarakan keanehan ini, ada apa dengan kota sejuta pantai, ada apa di Bulukumba? #WhatsHappeningInBulukumba  sepertinya perlu digaungkan, melihat kebijakan penguasa di Butta Panrita Lopi yang sarat akan anomali. Menimbulkan  banyak kejanggalan yang hanya minoritas orang menyadari, kita coba cocoklogikan dengan suasana di Kota Bulukumba, lapangan pemuda yang dikenal sebagai tongkrongan masyarakat dan tempat membakar kalori masih saja dibuka dan bahkan tidak mengenal sore dan tidak mengenal malam, lancar seperti biasanya.

Seolah maklumat dilarang berkerumunan itu tidak ada, sore hari kegiatan olahraga disekitaran lapangan itu ramai bahkan pernah digelar turnamen U-40, di malam hari, masyarakat ramai – ramai menjadikannya sebagai tempat bercengkrama dengan kerabat keluarga, tentunya ini sangat aneh melihat beberapa turnamen yang diluar daerah Kota diinstruksikan agar segera menunda atau tidak akan dibubarkan dan dikenakan pasal pidana. Tegas diawal dalam penerapan kebijakan sangatlah penting untuk menjaga ritme kepercayaan rakyat, jikalau masih ada yang diizinkan dan ada yang tidak, bukan salah rakyat jika ada yang membangkang. Jika benar dalilnya karena coronavirus maka tidak hanya pendidikan dan olahraga yang dikenakan kebijakan ini, tetapi segala bentuk yang dapat memicu keramaian yang sifatnya dapat dihentikan atau ditunda wajib untuk dikenakan juga. Tak perlu jauh ke titik nol Bulukumba, tak perlu jauh ke ujung pohon karet, cukup berjalan menuju gerbang kantor Bupati saja. #WhatsHappeningInBulukumba ? Semoga hal – hal baik selalu menyertai

Penulis : Andi Juliandrie Abham (Rakyat Bulukumba)

Leave a Reply