Mendambakan Pilkada Damai Berintegritas

Foto : Yurdi Nawan

Skalasulsel.com, BULUKUMBA- Persoalan krusial yang patut jadi perhatian dalam Pilkada Bulukumba 2020 yaitu money politic,politisasi sara dan berita hoax. Ketiganya dapat dijadikan variabel untuk mengukur tinggi dan rendahnya integritas proses demokrasi melalui pemilihan langsung. Kita tahu bahwa Pilkada Bulukumba akan dilaksanakan pada Rabu, 09 Desember 2020 besok.

Pertama, money politic (politik uang). Dapat dimaknai sebagai uang sogok politik agar orang yang mendapatkannya mengikuti kemauan si pemberi. Dapat disebut pula dengan istilah politik transaksional. Sehingga pemilih menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan hati nurani, akal sehat dan ijtihad dari dalam dirinya. Tetapi pilihan dijatuhkan atas dasar diberi uang.

Manakala praktik ini marak jelang coblosan Pilkada maka proses demokrasi di Bulukumba akan tercoreng. Nilai suatu integritas dalam Pilkada juga merosot. Sehingga cita-cita Pilkada yang berintegritas makin jauh dari yang diharapkan. Alhasil, yang didapat dalam proses demokrasi tersebut tidak bisa disebut membanggakan.

Kedua, politisasi sara. Pilgub DKI Jakarta beberapa tempo lalu dapat dijadikan contoh otentik bagaimana situasi yang muncul akibat politisasi sara (suku, agama, ras dan antar golongan). Demontrasi besar-besaran, berjilid-jilid, membuat situasi semakin panas dan mengganggu ketentraman sosial. Padahal, jika tanpa politisasi sara, masalah cukup diselesaikan di meja pengadilan.

Namun, berhubung persoalan sara yang muncul terkait atau dikaitkan dengan momentum Pilkada, maka persoalan bisa menjadi seolah lebih besar dari kenyataannya. Tidak perlu membahas siapa yang diuntungkan atau yang dirugikan dalam politisasi sara dalam Pikada DKI Jakarta yang lalu. Yang jelas politisasi sara berhasil jadi pemicu renggangnya ikatan kebhinnekaan kita sebagai bangsa Indonesia.

Maka, tidak boleh dalam Pilkada Bulukumba terjadi politisasi sara dalam bentuk apapun. Warga Bulukumba dikenal sebagai masyarakat yang “Mali Siparappe Tallang Sipahua” adalah sangat memalukan hanya untuk urusan suksesi politik memakai isu sara. Apalagi sampai memperkosa teks-teks keagamaan, kedaerahan,ras ataupun budaya untuk kepentingan politik Pilkada.

Sebagai generasi yang masih hidup, dan menyaksikan Pilkada jaman now, kami sangat mendambakan proses politik di Bulukumba naik kelas. Lebih baik dari proses Pilkada yang telah berlalu. Karena kita seharusnya turut malu jika porses Pilkada sekarang sama dengan kemarin atau lebih buruk lagi. Karena hal itu menunjukkan warga Bulukumba yang tidak naik kelas atau justru turun kelas.

Ketiga, berita hoax. Berita hoax adalah berita bohong. Tidak cukup sekadar bohong. Hoax merupakan kebohongan dengan tujuan jahat (malicious deception). Menyampaikan dan menyebarluaskan berita yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Jadi, faktanya ada tetapi tidak disampaikan sesuai kenyataannya. Bisa pula dipahami sebagai menyebarluaskan berita yang bahkan faktanya pun tidak ada.

Untuk memenangkan suatu kompetisi kadang cara seperti ini pun dilakukan. Impact berita hoax diantaranya jatuhnya nama dan harga diri calon. Juga bisa berbuntut panjang membuat keresahan di masyarakat.

Publik, tidak terkecuali penulis, banyak menjumpai berita hoax yang di-share melalui media massa online, sosial media, ataupun grup-grup diskusi melalui apilikasi smart phone. Berita hoax tersebut setidaknya menjadi alat picu perdebatan panas antar pihak yang saling silang pendapat. Tidak hanya adu argumentasi tetapi juga adu emosi melalui kata-kata pedas.

Nah, jelas sudah, selain money politic dan politisasi sara, berita hoax membuat proses demokrasi kurang sehat. Jika boleh menilai maka berita hoax turut menurunkan nilai proses Pilkada yang berintegritas. Semoga tiga variabel tersebut tidak terjadi dalam Pilkada Bulukumba dan menjadikan daerah kita sebagai rujukan untuk Pilkada Damai.

Penulis : Yurdi Nawan, Ketua Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba ( KKMB UNISMUH) Periode 2016-2017

Leave a Reply